Selamat Datang di Website Official Bappeda Samarinda.

Samarinda Smart City

Diterbitkan Pada 20 Maret 2017 | Tidak ada kategori

SAMARINDA. Kota Tepian ingin mewujudkan smart city untuk mempermudah pelayanan kepada warganya. Tetapi untuk merealisasikan impian itu, Pemkot Samarinda lebih dulu memperbaiki data kependudukan.Nantinya, data kependudukan itu akan terintegrasi dengan berbagai pusat layanan di Kota Samarinda. Baik itu, pelayanan pajak, perizinan dan juga kesehatan. Data kependudukan tersebut nantinya akan dimulai dari tingkat kelurahan. “Jadi SDM dan sistemnya kami bangun dulu. Serta mencoba untuk berdayakan warga, baik dari pembuatan aplikasi dan sebagainya,” ucap Aji Syarif Hidayatullah, kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Samarinda.Untuk itu, pihaknya sedang mencoba mengumpulkan komunitas programer kemarin.  Tujuannya, agar membantu pemkot membuat aplikasi dan sistem jaringan yang terintegrasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Pelayanan lebih mudah. Membuat akta kelahiran contohnya, nanti data dari kelurahan langsung dioper ke Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catata Sipil, Red). Saat warga datang, akta sudah langsung jadi,” katanya mencontohkan.Para lurah pun sudah dikumpulkan Dayat, sapaan akrabnya. Sebab nantinya, dari tingkat kelurahan inilah data kependudukan tersebut dimulai. Data yang tersaji pun diharapkan bisa real time dari tiap kelurahan. “Jadi kelurahan tiap hari memperbaharui data. Nanti ketahuan, apakah warga belum bayar PBB atau sudah. Sebab datanya otomatis terkunci jika ada keperluan,” paparnya.Dayat pun mematok target jika tahun ini proses integrasi sistem kependudukan itu akan selesai. Nah setelah itu, baru dilakukan sosialisasi dan pembenahan sistem yang dijalankan. “Termasuk untuk memperbaiki data pada tiap OPD juga akan dilakukan. Sehingga warga pun akan lebih mudah mengaksesnya,” tuturnya.Namun hal tersebut bukan tanpa kendala, salah satu yang perlu dibangun bersama soal ini adalah komitmen dari tiap OPD nantinya. Sebab, jika ada satu saja instansi yang enggan mengikuti program ini maka sistem pun tidak akan berjalan. “Untuk itu, kami akan tuangkan hal ini melalui Perkada (Peraturan Kepala Daerah, Red). Saat ini sedang disusun drafnya,” urainya.Bahkan aturan tersebut, lanjutnya, akan diupayakan bisa selesai tahun ini juga. Sebab jika tidak ada Perkada, ia yakin jika dukungan dari OPD lain untuk mewujudkan smart city akan kurang. “Kita tak bisa bergerak jika seperti itu. Jika ada dukungan nantinya akan mudah bergerak,” paparnya.Sedangkan untuk kemampuan SDM di tingkat kelurahan yang akan menginput data, Dayat menganggap hal itu tak jadi perkara sulit. Pasalnya, jika sistem telah terbentuk maka opersional pun akan lebih mudah. “Kan cuma masukan data dengan diketik saja. Mungkin perlu ada trial dan uji coba beberapa kali saja nanti,” tandasnya.