Berita Terbaru

RSS

Banjir Lumpur di Jl Kadrie Oening Walhi dan DPRD Minta BLH Bersikap

22 Februari 2010

 Banjir Lumpur di Jl Kadrie Oening Walhi dan DPRD Minta BLH Bersikap SAMARINDA – DPRD Samarinda meminta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda melakukan studi lingkungan di kawasan Jalan Kadrie Oening dan Komplek Kehutanan. Studi ini dimaksudkan agar banjir lumpur yang kerap terjadi dapat dikendalikan. “Setiap hujan turun, banjir lumpur selalu menghantui wilayah tersebut. Kami minta BLH dapat mengendalikan musibah tersebut dengan cara melakukan studi lingkungan,” ucap anggota DPRD Samarinda Nursobah. Hal ini diungkapkannya terkait keluhan masyarakat di wilayah tersebut. Tak hanya banjir lumpur yang kerap terjadi, warga juga mengeluhkan sering terjadi kemacetan arus lalu lintas jika banjir menimpa wilayah tersebut. “Banjir lumpur kerapkali menjadi penghambat laju arus lalu lintas di jalan menuju Komplek Kehutanan, terutama jalur menuju SMPN 7, SMPN 1, SMAN 1, SD dan SMP Cordova. Kemacetan akan semakin parah jika tidak segera diatasi,” terangnya.

Penduduk 771.753, Pemilih Potensial 550.075 Wawali Serahkan DP4 dan DAK-2 untuk Pemilu Kada

22 Februari 2010

Penduduk 771.753, Pemilih Potensial 550.075 Wawali Serahkan DP4 dan DAK-2 untuk Pemilu Kada SAMARINDA. Setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) dijadwalkan 2 Agustus 2010 mendatang, berbagai tahapan menyukseskannya terus dimulai tahap demi tahap. Termasuk penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) beserta Data Agregat Kependudukan (DAK-2) oleh Pemkot, dalam hal ini Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Samarinda ke KPUD Samarinda. Dokumen kependudukan untuk menyukseskan Pemilu Kada ini diserahkan Wakil Walikota Samarinda H Syaharie Jaang SH MSi ke ketua KPUD Samarinda Syarifuddin Tangalindo di ruang rapat Wawali, Kamis (18/2) kemarin.

Gubernur Harus Deadline BUMI

19 Februari 2010

Gubernur Harus Deadline BUMI SAMARINDA – Gubernur dan DPRD Kaltim dinilai mulai terjebak pada skenario dan membawa agenda untuk kepentingan sendiri-sendiri terkait persoalan kompensasi Rp 280 miliar. Rencana aksi mereka bukannya bagaimana mendesak direksi Bumi Resources (BUMI) untuk segera membayar kompensasi Rp 280 miliar, tetapi ternyata lebih larut pada pengusutan surat palsu. Hal tersebut dikemukakan Viko Januardhy MA, pemerhati masalah divestasi KPC. Indikasi ini terlihat dari rencana dewan untuk membentuk Panitia Hak Angket guna mengusut surat Awang Faroek

Islamic Center Belum Difungsikan

19 Februari 2010

Islamic Center Belum Difungsikan SAMARINDA. Bangunan Islamic Center yang megah memang sudah menjadi kebanggaan warga Samarinda, bahkan Kaltim. Sayangnya kemegahan bangunan yang didanai dari APBD Kaltim tersebut belum difungsikan secara maksimal. Terbukti pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi yang rencananya akan digelar di Samarinda pada 22-30 Mei mendatang, justru akan di pusatkan di Stadion Madya Sempaja.Kabag Humas Pemkot Samarinda, Faisal mengatakan, alasan tidak digunakannya Islamic Center untuk kegiatan MTQ, dikarenakan untuk memudahkan dan mengefsiensikan kegiatan.

Warga Keluhkan Asmara

19 Februari 2010

Warga Keluhkan Asmara Tak hanya Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) saja yang banyak dikeluhkan masyarakat Samarinda. Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Samarinda (Asmara) juga mendapat perhatian khusus warga yang mendapatkan perlakuan “berbeda” dari RS swasta. Akibatnya, banyak pasien tidak mendapatkan perawatan cepat dan layak. Padahal, jika dirunut dengan baik, kesalahan bukan dari rumah sakitnya, tetapi dari kurang pahamnya masyarakat tentang rumah sakit yang menerima Asmara. Banyak masyarakat tidak tahu, Pemkot Samarinda hanya menjalin hubungan dengan dua rumah sakit dari 11 rumah sakit di Samarinda. Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Drg Nina Endang Rahayu mengaku sudah mendengar keluhan masyarakat.

Kualitas Air SKM Juga Diteliti

19 Februari 2010

Kualitas Air SKM Juga Diteliti SAMARINDA. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda terus berupaya untuk menyelidiki kualitas air Sungtai Mahakam sebagai bahan baku air produksi PDAM Kota Samarinda. Sejauh ini, sudah 5 sampel yang diambil dari sejumlah lokasi. Setelah di wilayah perbatasan Samarinda - Tenggarong, depan Kantor Gubernur dan Kelurahan Pulau Atas, Samarinda Ilir. Tak cuma di Sungai Mahakam, siang kemarin pengambilan sampel itu diarahkan ke wilayah Sungai Karang Mumus (SKM). Karena terbentur dengan agenda internal di kantor tersebut, sehingga hanya dua titik yang bisa diambil sampelnya. Yakni di Jembatan I Kelurahan Selili dan di Jembatan Kehewanan Kelurahan Sidomulyo, Samarinda Ilir.

Rp 54 M Bunga Utang PDAM Samarinda Dihapus

17 Februari 2010

 Rp 54 M Bunga Utang PDAM Samarinda Dihapus SAMARINDA – Departemen Keuangan (Depkeu) RI menghapus denda bunga utang PDAM Samarinda senilai Rp 54 miliar. Depkeu menilai PDAM mampu memenuhi 8 item persyaratan yang ditawarkan. Sehingga PDAM Samarinda tinggal menyelesaikan sisa utang pokok sebesar Rp 27 miliar. Utang PDAM tercatat sejak 1980-an silam. Maka itu, PDAM harus memenuhi persyaratan yang diajukan Depkeu untuk penghapusan denda bunga utang ini, salah satunya mengganti water meter pelanggan dengan menggunakan anggaran sendiri. "Ini merupakan kabar gembira. Rencana penghapusan denda bunga utang telah disetujui Depkeu pada 11 Februari 2010 lalu, sehingga bisa mengurangi beban dari PDAM," kata Syarif Rahman Hakim, Humas PDAM Samarinda

Awang Sebut Surat ke ICSID Palsu

17 Februari 2010

Awang Sebut Surat ke ICSID Palsu SAMARINDA – Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak membantah keras telah mengeluarkan suratkepada Sekjen International Centre for Settlement of Investment Disputers (ICSID), agar melanjutkan perkara arbitrase divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Surat itu palsu. "Saya tidak pernah membuat surat apapun selama jadi Gubernur Kaltim. Terkecuali dulu, waktu jadi Bupati Kutim memang benar ada satu surat yang saya buat dan tandatangani, itu pun ketika persoalannya menyangkut penjualan saham KPC sebesar 5 persen. Nah kalau surat yang katanya ditujukan ke Sekjen ICSID, itu palsu!" kata Awang, Selasa (16/2) di kantor Gubernur.

Bappenas Siapkan Rp407 Triliun untuk Infrastruktur

16 Februari 2010

Bappenas Siapkan Rp407 Triliun untuk Infrastruktur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan, pemerintah menyiapkan pendanaan melalui skema kemitraan dengan swasta untuk mendanai pembangunan infrastruktur sebesar Rp407 triliun. Kerjasama pemerintah dengan swasta dilakukan melalui badan usaha (termasuk swasta) yang dipilih melalui lelang dengan prinsip yang diatur dalam Pepres No.67/2005, papar Armida dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin

Pemprov Resmi Ambil Alih BSB

16 Februari 2010

Pemprov Resmi Ambil Alih BSB SAMARINDA – Pemprov Kaltim akhirnya secara resmi mengambil alih pertanggungjawaban teknis penyelesaian pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) Sei Siring dari Pemkot Samarinda. Hal itu setelah Walikota Samarinda menerbitkan surat pelimpahan kewenangan tersebut kepada Gubernur Kaltim. "Surat pelimpahan dari Walikota Samarinda sudah kami terima beberapa hari lalu. Itu artinya sudah secara resmi BSB pertanggungjawaban teknis kegiatan nantinya ditangani oleh Gubernur dalam hal ini Pemprov Kaltim," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Zairin Zain, Senin (15/2) di kantor Gubernur.