Berita Terbaru

RSS

Polder Air Hitam Dilirik Investor

03 November 2009

Polder Air Hitam Dilirik Investor SAMARINDA. Tertarik dengan alam kawasan Polder Air Hitam yang cukup representatif, untuk dikelola dan dikembangkan menjadi area wisata keluarga terpadu, PT Bintang Kaltim Perkasa (BKP) melakukan presentasi di hadapan petinggi Pemkot, Senin (2/11) di ruang rapat Walikota. Ini dalam rangka penawaran rencana penataan kawasan tersebut menjadi kawasan polder multifungsi. Menurut pemaparan Titah Listiowati selaku konseptor PT BKP, salah satu alasan pihaknya menggagas pengembangan kawasan ini adalah faktor alam perbukitan, danau dan dataran polder yang sudah cukup mendukung untuk dijadikan area wisata tanpa harus merubah fungsi utama polder sebagai tempat penampungan.

Kaltim Kembali Tak Dapat DAU

03 November 2009

Kaltim Kembali Tak Dapat DAU SAMARINDA. Dikenal sebagai daerah dengan kemampuan fiskal yang tinggi membuat Kaltim kembali tidak menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat pada tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Irianto Lambrie. Dia mengatakan, sebagai antisiapsi tidak menerima DAU, Pemprov Kaltim telah mengalokasian anggaran senilai Rp270 miliar untuk membayar gaji PNS di lingungak Pemprov Kaltim.Tahun ini Kaltim memang kembali tidak menerima DAU dari pemerintah pusat. Kecuali kemampuan fiskal Kaltim lemah, baru bisa dapat. Tapi selama ini, kemampuan fiskal Kaltim tetap lumayan baik," terang Irianto.

Amins Berharap Segera Selesai Soal BSB

03 November 2009

Amins Berharap Segera Selesai  Soal BSB SAMARINDA. Polemik yang terjadi pada pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) di Sungai Siring, Samarinda Utara memang menyita perhatian seluruh petinggi di Kaltim, terutama Walikota Samarinda Drs H Achmad Amins MM. Ia mengaku ikut dibuat pusing dengan permasalahan yang terjadi, tetapi tetap optimistis masalah yang terjadi segera bisa diatasi. Ditemui Sapos kemarin usai membuka Pagelaran Seni dan Budaya Samarinda di Anjungan Kaltim Taman Mini Indonesia Indah (TMMI), Jakarta, Amins mengatakan akan segera bertemu dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, khusus untuk membahas masalah itu.

Pemprov Kaltim Kelebihan 4.250 Pegawai

02 November 2009

Pemprov Kaltim Kelebihan 4.250 Pegawai SAMARINDA, - Pemprov Kaltim menganggap jumlah pegawai negeri sipil di level provinsi sudah overload. Jumlah ideal yang mestinya hanya sekitar 3.000 PNS, ternyata tercatat hingga 7.250 PNS. Kondisi ini antara lain yang membuat kinerja pemprov secara keseluruhan tidak berjalan efektif dan efisien. Hal tersebut dikemukakan Asisten IV Setprov Kaltim Ibnu Nirwani saat berbicara dalam diskusi publik mengenai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Bidang Pemerintahan di Hotel Grand Victoria Samarinda, Sabtu (31/10). "Jumlah pegawai yang ada saat ini memang terlalu besar

Kaltim Dapat Rp1,7 T Dari Pusat

02 November 2009

Kaltim Dapat Rp1,7 T Dari Pusat SAMARINDA. Kondisi ruas jalan trans Kaltimantan sejak beberapa tahun terakhir memang kian memprihatinkan. Upaya Pemprov Kaltim untuk mengatasi persoalan ini mengalami kemajuan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim Husinsyah mengatakan bahwa pada tahun ini Kaltim akan mendapat dana sebesar Rp1,7 triliun dari APBN. Dana ini, kata Husinsyah, akan digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas jalan trans Kaltimantan. "Pengucuran dana ini sudah kami prediksikan. Karena pemerintah pusat sendiri telah berkomitmen akan memberi perhatian yang besar terhadap kondisi jalan ruas trans Kaltimantan

Pemerintah Tunggak Pembayaran BSB Rp 120 Miliar

31 Oktober 2009

Pemerintah Tunggak Pembayaran BSB Rp 120 Miliar SAMARINDA, - Ketua tim audit teknis proyek pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) Sei Sring Sulaiman Gafur memastikan, proses audit teknis rampung dan hasilnya sudah diserahkan ke Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk ditelaah lebih lanjut bersama Walikota Samarinda. Namun sebelum melangkah lebih jauh atau menentukan siapa kontraktor pengganti PT Nuansa Cipta Realtindo (NCR) melalui proses tender ulang, rupanya ada sejumlah kewajiban pemerintah yang tetap harus dipenuhi, salah satunya adalah kewajiban pembayaran terhadap NCR sekitar Rp 120 miliar.

Gaji PNS Harus Dinaikkan Terlebih Dulu

30 Oktober 2009

 Gaji PNS Harus Dinaikkan Terlebih Dulu Ketua MPR Taufiq Kiemas meyakini pemerintah tidak akan berani menaikkan gaji para menteri atau pejabat tinggi negara, sebelum gaji pegawai negeri sipil (PNS) dinaikkan terlebih dahulu. "Saya yakin pemerintah tidak akan berani hanya menaikkan gaji pejabat tinggi negara," ujarnya kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Kamis. Dasarnya, menurut dia, selama gaji PNS belum dinaikkan, maka gaji para menteri pun tidak akan naik pula. "Jadi, gak mungkin beranilah pemerintah kalau hanya akan menaikkan gaji menteri dan gubernur sebelum menaikkan gaji PNS itu," ujarnya.

Penahanan Ciderai Janji Kampanye SBY

30 Oktober 2009

Penahanan Ciderai Janji Kampanye SBY Penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menuai kritik keras. Salah satunya datang dari Forum Rektor. Penahanan ini menciderai janji kampanye SBY saat pemilu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. "Penahanan ini kontra produktif. Orang-orang akan bertanya, bagaimana dengan janji SBY untuk memberantas korupsi dan menciptakan pengadilan yang fair," kata Ketua Forum Rektor Edy Swandi Hamid .Dia menilai, kedua pimpinan KPK non aktif itu selama ini sangat kooperatif, kalau diberikan pembatasan itu masih wajar. Tapi ini ditahan dan hanya karena alasan dikhawatirkan melakukan jumpa pers.

Penambangan di Samarinda Utara Langgar RTRW

30 Oktober 2009

Penambangan di Samarinda Utara Langgar RTRW SAMARINDA– Hampir pasti Kota Tepian tak punya kawasan penyanggah lagi. Ini setelah, Kecamatan Samarinda Utara berubah fungsi menjadi kawasan penambangan batu bara dan pemukiman baru. Kepala Perencanaan Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Luthfie Rifadlie, menjelaskan, berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2005-2015, hanya Kecamatan Samarinda Utara yang ditetapkan sebagai kawasan penyanggah. Hal ini berdasarkan, beberapa kriteria, seperti lereng yaitu antara 0 sampai 40 persen. Selain itu, secara geologi daerah tersebut merupakan perbukitan.

Mulai Bahas APBD 2010

30 Oktober 2009

Mulai Bahas APBD 2010 KENDATI saat ini Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda belum disahkan karena Peraturan Pemerintah (PP) belum terbit, tetapi anggota dewan yang namanya masuk Banggar segera membahas RAPBD 2010. Dijelaskan Sekretaris DPRD Kota Samarinda Drs H Hermanto M Hum, hari ini anggota Badan Musyawarah (Bamus) akan rapat dengan agenda menyusun jadwal pembahasan RAPBD 2010. DPRD sudah menerima draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). "Kita sudah terima, karenanya saat ini pembahasan RAPBD 2010 segera dimulai karena sebelum akhir Desember sudah harus selesai (disahkan, Red)," ungkap Hermanto.