Berita Terbaru

RSS

Gajih Guru PNS Tambah 250 Ribu Rupiah

03 Desember 2009

Gajih Guru PNS Tambah 250 Ribu Rupiah Ada kabar gembira bagi guru pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah telah menetapkan tambahan penghasilan Rp 250 ribu per bulan dengan pembayaran dirapel mulai 1 Januari 2009. Kebijakan tersebut ditujukan kepada guru PNS yang belum mendapatkan tunjangan profesi. Saat ini masih ada sekitar 2,1 juta guru di Depdiknas dan 400 ribu guru di Departemen Agama yang belum mendapat tunjangan profesi. ”Sebagai penghargaan pemerintah terhadap profesi guru, tadi pagi (kemarin, Red) saya menandatangani Perpres No 52/2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam puncak peringatan Hari Guru, kemarin

Freeway Kaltim Belum Masuk Jaringan Tol Nasional

03 Desember 2009

Freeway Kaltim Belum Masuk Jaringan Tol Nasional SAMARINDA. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, HM Darlis Patalongi mengatakan hingga saat ini freeway Kaltim belum masuk di dalam jaringan tol nasional. Sehingga menurutnya akan kecil kemungkinan freeway Kaltim itu mendapatkan kucuran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). "Masuk jaringan saja belum, bagaimana bisa mendapatkan APBN," tukas Darlis. Untuk itu menurutnya yang harus diperjuangkan sekarang adalah bagaimana rencana pembangunan freeway itu bisa masuk di jaringan tol nasional. "Langkah pertama kalau mau menjadikan freeway Kaltim itu menjadi jalan tol adalah, berjuang terlebih dahulu agar freeway kita itu masuk di jaringan tol nasional," sebutnya.

PDAM Setop Sementara 14.000 Pelanggan Tak Mendapat Air Bersih

02 Desember 2009

 PDAM Setop Sementara 14.000 Pelanggan Tak Mendapat Air Bersih SAMARINDA- PDAM, akan melakukan perbaikan interkoneksi pipa di Jalan Cendana dan simpang tiga Jalan Antasari, Selasa (1/12) hari ini. Karena itu, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Unit Cendana I akan setop beroperasi. Setidaknya, ada 14 ribu pelanggan yang disuplai dari IPA tersebut. Kabag Humas PDAM Samaarinda, Syarif Rahman Hakim menjelaskan, pekerjaan interkoneksi tersebut yaitu menganti pipa GRP 350 milimeter diganti dengan pipa HDPE 400 milimeter. Panjang pipa sekitar 600 meter. Pekerjaan tersebut sudah menjadi satu paket dengan pengerjaan saluran drainase Polder Gang Indra. “ Sebelumnya, pipa lama (GRP 350 milimeter, Red.) berada berada di tengah saluran drainase yang akan dilebarkan. Pipa HDPE 400 milimeter ini akan berada di atas saluran,” ujarnya.

Ujian Nasional Diusulkan Diubah

01 Desember 2009

Ujian Nasional Diusulkan Diubah Ujian nasional sebaiknya tetap dilaksanakan, tetapi fungsinya diubah. Ujian nasional bukan lagi sebagai penentu kelulusan siswa, tetapi untuk memetakan mutu sekolah. Sekolah yang kualitasnya rendah harus diintervensi pemerintah agar kualitasnya meningkat. Demikian pendapat S Hamid Hasan, ahli evaluasi pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung; Ferdiansyah, anggota Komisi X DPR RI; serta Yonny Koesmaryono, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor (IPB). Menurut Hamid Hasan, pemerintah harus berpegang pada standar pendidikan yang telah dibuat. UN diselenggarakan untuk mengetahui apakah standar pendidikan tersebut sudah tercapai atau belum oleh sekolah.

Kaltim Peringkat Dua Nasional

30 November 2009

Kaltim Peringkat Dua Nasional SAMARINDA - Ekspor non-migas Provinsi Kaltim berada pada posisi dua nasional di bawah provinsi DKI Jakarta, dengan realisasi ekspor hingga periode Agustus 2009 mencapai US$ 5,8 miliar. Angka itu mengalami kenaikan dibanding 2008 dengan nilai ekspor US$ 4.98 miliar. "Ekspor non migas tahun ini mengalami kenaikan sekitar 16,92 persen, jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2008 yang mencapai US$4,98 miliar," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kaltim, HM Yadi Sabianoor. Diharapkan hingga akhir tahun 2009, Disperindagkop dan UMKM Kaltim optimistis mampu mencapai peningkatan nilai ekpsor hingga mencapai 20 persen, sehingga dalam waktu sekitar empat bulan akan terjadi peningkatan penambahan ekspor hingga 3,08 persen.

Multiyers Bebani APBD 2010

30 November 2009

Multiyers Bebani APBD 2010 SAMARINDA – Proyek multiyears yang menyentuh angka Rp 390 miliar membuat pemkot dan DPRD Samarinda memutar otak untuk rasionalisasi anggaran. "Besarnya angka ini sangat membebani APBD. Padahal proyek itu tidak menyentuh sektor riil masyarakat," ucap Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda Anhar SK. Ini menunjukkan eksekutif masih setengah-setengah dalam pemberantasan kemiskinan warga yang menyentuh angka 28 ribu jiwa. "Sebagai contoh, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dan Dinas Bina Marga dan Pengairan tidak bisa menunjukkan berapa banyak jalan di Samarinda yang mengalami kerusakan. Padahal prasarana ini penting dalam peningkatan ekonomi," ucapnya

Gubernur Dukung Unmul Jadi BHP

30 November 2009

Gubernur Dukung Unmul Jadi BHP SAMARINDA. Di tengah masih terjadinya kontradiksi mengenai perubahan status Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), Gubernur Awang Faroek Ishak justru mendukung upaya tersebut. Bahkan, ia mengatakan, untuk mengejar ketertinggalan dari perguruan-perguran tinggi lainnya, perubahan status menjadi BHP harus segera diberlakukan dan diefektifkan sedini mungkin. "Pada setiap kesempatan, saya selalu berbicara dan meminta agar pemberlakuan Unmul sebagai BHP harus segera dilakukan," jelas Awang Faroek.

Freeway Bakal Kuras APBD Pemprov

26 November 2009

Freeway Bakal Kuras APBD Pemprov SAMARINDA, - Pengamat sosial Unmul, Prof Sarosa Hamongpranoto menilai putusan Pemprov Kaltim membangun jalan bebas hambatan (freeway) akan menimbulkan dampak buruk secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat, terutama yang selama ini membuka usaha sepanjang jalan lama. "Bukankah akan lebih baik jika uang rakyat Kaltim yang triliunan rupiah itu dipakai saja untuk meningkatkan kondisi jalan yang ada, membuat lebar dan membuat lurus ruas yang belok- belok. Toh, nantinya Samarinda sudah memiliki bandara, sehingga lebih memilih naik pesawat daripada jalan darat jika mau ke Jakarta dan kota besar lainnya," kata Sarosa di sela diskusi publik tentang Indeks Kinerja Kunci (IKK) Pemda Bidang SDM, Sosial dan Pelayanan Dasar di Hotel Grand Victoria Samarinda,

Walikota Tak Boleh Campur Tangan

25 November 2009

Walikota Tak Boleh  Campur Tangan SAMARINDA – Pemprov Kaltim untuk sementara menguasai segala pengambilan keputusan atas proyek Bandara Samarinda Baru (BSB). Pasalnya, masa jabatan wali kota Samarinda yang tinggal hitungan bulan dianggap riskan bila mengambil keputusan strategis. “Pembangunan BSB menjadi prioritas dan harus segera diselesaikan. Saat ini pemprov mengambil-alih semua keputusan,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kepada media ini. Meski pemprov “menguasai” semua keputusan di proyek BSB, Faroek menjamin pemkot tetap selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan itu, termasuk tender yang saat ini sedang dilakukan.

Potensi PAD Banyak Bocor

25 November 2009

Potensi PAD Banyak Bocor SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Suyadi, menilai peraturan daerah (perda) tentang parkir di Samarinda perlu direvisi. Sebab, ada yang sudah tak relevan dengan kenyataan di lapangan, sehingga terjadilah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) di sektor jasa parkir ini. “Saya melihat perda tentang parkir perlu direvisi. Kebocoran potensi PAD dari sektor parkir ini terjadi di mana-mana,” tandas Suyadi.Menurut Suyadi, sektor parkir belum memberikan PAD secara signifikan. Sementara potensinya sangat banyak dan selama ini tak jelas masuk ke mana. Diakuinya, tiap perpanjangan STNK sudah dipungut parkir berlangganan selama setahun sebesar Rp 20 ribu untuk pemilik sepeda motor dan Rp 50 ribu untuk mobil. Namun kenyataan di lapangan, di Samarinda ini hampir di setiap lokasi pasti dipungut juru parkir (jukir), baik yang berseragam dari Dishub maupun yang tak berseragam.