Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Samarinda

Berita

Kamis, 12 Oktober 2017 | Oleh: iin

Wacana Pengelolaan Sampah Menjadi Listrik

Foto:

SAMARINDA – Wacana investasi pengolahan sampah menjadi listrik oleh sejumlah penanam modal kini jalan di tempat. Investor dari lima negara, Jerman, Rusia, Tiongkok, India, dan Jepang, tak kunjung menunjukkan sinyal positif tentang kerja sama yang sebelumnya sempat mereka sampaikan.Teranyar, ada investor dari Singapura. Mereka menemui pemkot pada bulan lalu. Kemarin kedua pihak kembali bersua untuk menindaklanjuti rencana kerja sama konversi sampah menjadi listrik. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail.Nusyirwan menjelaskan, investor Singapura yang diwakili PT Nexgen mengolah sampah dengan metode pirolisis atau mengandalkan panas. Gas hasil pirolisis kemudian jadi sumber energi pembangkit listrik. Metode itu diklaim lebih ramah lingkungan daripada insinerasi alias penciptaan energi melalui pembakaran.Proses itu, lanjut dia, dapat menciptakan listrik hingga 5 megawatt. Samarinda bisa memperoleh daya yang lebih besar dengan produksi sampah harian yang mencapai 600 ton. “Menurut mereka, jumlah itu bisa sampai 7 megawatt. Tetapi bergantung cara pengolahannya,” ucap Nusyirwan yang juga ketua Ikatan Ahli Ketenagalistrikan Kaltim.Ramai-ramai investor ingin menanam modal jadi angin segar untuk Samarinda. Hanya, dalam pembangunannya, dia tak ingin anggaran daerah dilibatkan. “Selain itu, tidak mengubah cara kerja petugas kebersihan,” ungkapnya. Menurut dia, investasi itu berimplikasi positif, salah satunya soal hilirisasi limbah. “Usia teknis TPA (tempat pembuangan akhir) juga jadi lebih panjang,” ucapnya.Tak ingin melepaskan tawaran investor satu ini, pemkot meminta PT Nexgen membuat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Juga, isi MoU nantinya harus sesuai studi kelayakan. “Biaya studi sepenuhnya harus dari investor. Bahkan, tidak terkait dengan sumber dana dari pemerintah negara mana pun. Murni dari mereka,” tegas dia.Bila studi dinyatakan layak, dilanjutkan dengan membuat surat perjanjian kerja sama (SPKS). Kajian teknis yang mendetail kembali dilakukan. “Menyangkut hukum peraturan perundang-undangan dan tentang tingkat keramahan lingkungannya. Ini penting, walaupun pemkot tidak mencari profit, setidaknya perusahaan bisa mendapat keuntungan,” bebernya.Memastikan kajian sesuai regulasi, pemkot berencana menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim. “Agar tidak salah jalan. Itu pun kalau studinya layak,” ucap politikus NasDem itu.Bila nanti fasilitas berdiri di atas lahan pemerintah, berarti lahan digunakan dengan skema sewa, diikat pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. “Maksimum 5 tahun. Tidak bisa diikat sampai puluhan tahun. Tetap ada evaluasi,” imbuhnya.Hal lain yang harus diperhatikan investor adalah turunnya nilai jual listrik. “Sebelumnya 16 sen dalam dolar Amerika serikat, per kWh (kilowatt per hour). Sekarang hanya 6 sen. Kami berharap, mereka memperhatikan hal ini. Kami juga sudah mengingatkan,” ucap wakil wali kota dua periode itu.Dia mengakui ribetnya mekanisme tersebut. Hanya, kondisi itu bukan tanpa alasan. “Bukan alergi pada swasta, hanya berhati-hati agar tidak gagal,” sebutnya. Perusahaan pun diminta tidak mengakali pemerintah daerah dengan membawa perangkat tak sesuai standar. Semisal mesin usang. “Akan kami tolak, tidak baik untuk lingkungan,” pungkasnya.Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nurrahmani mengatakan, kerja sama dengan investors sedianya sudah termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. “Di dalamnya diterangkan kesepakatan mengenai pembagian tugas dan anggaran dalam rangka penyiapan, transaksi, dan manajemen. Kami meminta mereka (investor) mempelajari dulu,” ucap Nurrahmani.

 

 

Berita Terkait