Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Samarinda

Berita

Senin, 05 Juni 2017 | Oleh: sri indarni amalia

Bappeda Intensifkan Komunikasi

Foto: foto kepala bappeda kota samarinda

SAMARINDA- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, terus mengintensifkan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah guna optimalisasi penggunaan APBD 2017 sebesar Rp1,7 triliun untuk kegiatan pembangunan.“Komunikasi tidak harus melalui rapat, walau dalam situasi tertentu rapat memang penting, tetapi komunikasi intensif bisa dilakukan kapan saja dan lebih murah melalui WA, teknologi informasi ini harus kita optimalkan,” ujar Asli Nuryadin, kemarin.APBD Samarinda 2017 yang senilai Rp1,7 triliun itu jika ditambah dengan transfer dana dari pemerintah pusat baik melalui bantuan keuangan maupun dana alokasi khusus (DAK) akan menjadi sekitar Rp2 triliun.Dari jumlah ini, lanjut Asli, untuk memenuhi belanja pegawai hampir Rp800 miliar, kemudian membayar utang kepada kontraktor yang masih tersisa sekitar Rp250 miliar, sehingga sisanya itulah yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan.Untuk itu, sisa anggaran yang minim itu harus digunakan secara optimal dan berhemat, yakni jika pembangunan bisa dilakukan dengan kualitas bagus dan biaya yang dapat ditekan, maka hal itu harus dilakukan.“Selama ini kita hanya mengiyakan usulan pembangunan dari OPD, karena kita memang tidak memiliki tim teknis yang bisa menghitung berapa perkiraan anggaran yang dibutuhkan, sehingga bisa saja anggaran itu lebih tinggi dari kebutuhan yang seharusnya,” kata Asli.Menurut ia, tujuan lelang terbuka menggunakan sistem elektronik atau melalui LPSE adalah untuk menghemat anggaran, sehingga dalam setiap pekerjaan harus dilakukan secara optimal melalui anggaran yang terbatas tersebut.Asli juga menginginkan setiap OPD melakukan “up date” di tiap-tiap laman sebagai transparansi informasi kepada publik terhadap kinerja yang dilakukan, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja keberhasilannya, baik pekerjaan yang anggarannya dari APBD Samarinda maupun dari APBN.“Keterbukaan informasi merupakan suatu keharusan,” tambah Asli Nuryadin

Berita Terkait