Pemerintah Kota Samarinda

BAPPEDA

Ke atas

Empat Tahun Berturut Samarinda Raih WTP

   Administrator
05 June 2018
40  Kunjungan
0  Komentar

Sumber Foto: pro kaltim

SAMARINDA - Untuk kesekian kalinya, laporan keuangan Pemkot Samarinda mendapatkan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim. Dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Kaltim Tahun Anggaran (TA) 2017 di Kantor BPK Perwakilan Kaltim Senin (28/5/2018) siang, Samarinda kembali mendapatkan penghargaan berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yang lebih membanggakan lagi, karena WTP ini bukan baru kali pertama, melainkan sudah diraih selama empat tahun berturut. Tiga yang lainnya diterima Walikota Samarinda Syaharie Jaang yang kini tengah menjalani masa cuti untuk mengikuti proses Pilkada Kaltim, dan yang terbaru kini diterima Pjs Walikota Samarinda Zairin Zain. Tentu bukan persoalan mudah untuk meraihnya, apalagi mempertahankannya hingga empat tahun berturut. Semuanya membutuhkan kerja keras, komitmen, dan kecakapan dari pemimpin berserta segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda."Ini prestasi yang luar biasa bagi Kota Samarinda. Di satu sisi menjadi dorongan, tapi di sisi lain sekaligus menjadi tantangan bagi kita semua, terutama bagi para pimpinan OPD. Empat tahun berturut meraih WTP itu bukan persoalan yang mudah. Tapi yang justru menjadi tantangan bagi kita sekarang adalah bagaimana supaya bisa terus mempertahankannya," ujar Zairin didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin dan segenap pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Samarinda usai penyerahan laporan dimaksud.Diakuinya, mempertahankan itu jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Karena itu, ia menantang segenap pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Samarinda agar bisa mempertahankan itu hingga tahun depan kembali meraih WTP. Yang pasti lanjut Zairin yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim itu, mendapatkan opini WTP bukan berarti bahwa sempurna alias tanpa kekurangan sama sekali. Karena itu, ia berharap agar jangan sampai terlena."Pertahankan yang sudah bagus, dan mana yang harus diperbaiki, ya kita perbaiki," pesannya.Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Raden Cornell Syarief menegaskan opini terhadap laporan keuangan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) di Kaltim itu bukan merupakan pemberian dari BPK. Tetapi murni merupakan bukti keseriusan dan kesungguhan sebagai hasil kerja dari sejumlah Pemda di Kaltim. Apapun opini yang diberikan, murni merupakan hasil penilaian obyektif atas laporan keuangan yang disampaikan Pemda. "Penyerahan LHP atas LKPD ini merupakan bagian dari kewajiban kami sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Ada dua LHP yang kami serahkan yakni ke DPRD sebagai bahan pengawasan dan penganggaran di tahun selanjutnya, dan ke Pemda untuk perbaikan laporan. Laporan keuangan harus diperbaiki paling lambat 60 hari setelah penyerahan LHP hari ini," tandas Raden.

Tidak Tersedia dalam mode landscape