Pemerintah Kota Samarinda

BAPPEDA

Ke atas

Jalan Masuk Pelabuhan Palaran Ditinjau Ulang

   Administrator
05 March 2018
234  Kunjungan
0  Komentar

Sumber Foto: pro kaltim

SAMARINDA – Pembangunan pelabuhan penumpang di Palaran jadi ujian keseriusan Pemkot Samarinda mengurai masalah transportasi air di Kota Tepian. Sebab, pengganti pelabuhan di Jalan Yos Sudarso itu masih menyisakan masalah pembebasan lahan untuk akses masuk pelabuhan.Pelabuhan penumpang itu akan menjadi salah satu proyek vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan industri Palaran. Proyek tersebut dikerjakan secara gotong royong oleh tiga pihak. Yakni, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, PT Pelindo IV, dan Pemkot Samarinda.KSOP dan PT Pelindo IV mendapat tugas mengerjakan proyek fisik, sedangkan pemkot kebagian tugas pembebasan lahan dan pembangunan jalan masuk pelabuhan. Menurut Asisten II Sekkot Samarinda Endang Liansnyah, sebenarnya jalan penghubungnya sudah tersedia dengan panjang 1.500 meter.Namun, setelah diadakan evaluasi, ada jalan penghubung yang lebih dekat, bahkan hanya 400 meter. “Kalau mengikuti yang lama (1.500 meter), banyak rumah yang dilewati. Dikhawatirkan akan bermasalah, saat pembebasan lahan,” ujarnya.Sedangkan jalan yang panjangnya 400 meter, setelah diverifikasi ternyata tanahnya hanya dimiliki satu orang dan satu rumah kecil. “Itu akan dijajaki untuk membuat perencanaan baru. Kami akan menghitung semuanya. Mulai perencanaan dan penganggarannya,” ungkap dia.Untuk tahapannya, pemkot akan menyesuaikan dengan UU Nomor 22/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. “Kan fasilitas umum, acuannya mengikuti UU. Kami juga akan membuat studi kelayakan dan meminta pendapat gubernur untuk pengalihannya,” jelas dia.Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda itu menjelaskan, tujuan pengalihan ini untuk mengefisiensikan anggaran. “Kalau ada yang lebih murah kenapa tidak. Apalagi pembangunan jalan dan pembebasan lahan dari APBD,” sebutnya.“Bahkan, kami akan menjajaki tentang bagi hasilnya. Aset pemkot memang pembangunan jalan saja, pendapatannya kurang. Diharapkan pembagiannya sesuai. Kan hasilnya dari pelabuhan dan terminal. Itu yang sedang kami jajaki,” papar Endang.Sekarang pihaknya berencana melangsungkan appraisal untuk mengetahui nilai lahan di sana. Apalagi KSOP dan PT Pelindo IV sudah menyetujui pembangunan fisik, asal pemkot menyelesaikan permasalahan jalan masuk.“Kalau bisa anggaran pembebasan lahan dan pembangunan jalan dapat diakomodasi di APBD perubahan mendatang,” imbuh Endang.Dikonfirmasi terpisah, Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan, anggaran pembebasan lahan dan pembangunan jalan tersebut bisa diakomodasi pada saat pembahasan RAPBD-P. “Asal ketentuannya sudah dilewati. Seperti hasil penilaian appraisal untuk pembebasan lahan. Ini termasuk kegiatan penting,” ucapnya.Sedangkan untuk bagi hasil, pihaknya mendapat 26,5 persen dari pemasukan pelabuhan ketika beroperasi. Bahkan, Sugeng mengatakan sudah disetujui. “Kalau pajak tidak masalah. Sebenarnya yang jadi masalah proses pembebasannya,” kata Sugeng.Menurut dia, jalur sepanjang 400 meter tersebut merupakan lahan kosong milik Hery Susanto alias Abun. Jadi, pihaknya kesulitan berkoordinasi. “Saya belum bisa menentukan anggaran yang diperlukan sekarang. Tunggu hasil appraisal saja,” imbuhnya.Dia memastikan, jalan masuk pelabuhan tersebut akan dibangun sepanjang 400 meter. Sedangkan lebar jalan mencapai 60 meter dengan dua jalur,” pungkasnya.

Tidak Tersedia dalam mode landscape