Pemerintah Kota Samarinda

BAPPEDA

Ke atas

Otsus Perlu Rp 20 Triliun

   Administrator
05 March 2018
93  Kunjungan
0  Komentar

Sumber Foto: pro kaltim

Otonomi khusus (otsus) menguntungkan bagi daerah. Selain lebih mengoptimalkan pembangunan bagi daerah yang berkontribusi besar pada negara, otsus dapat meningkatkan kebutuhan hidup daerah bersangkutan.SEKARANG sudah ada 300 usulan daerah otonomi baru (DOB) ke pemerintah pusat. Sebanyak 101 di antaranya telah dipantau tapi belum diputuskan. Otsus tersebut menjadi topik diskusi anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama awak media, kemarin (4/3), di kafe yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda.Hetifah mengatakan, untuk membentuk satu otsus memerlukan anggaran Rp 20 triliun. Dengan dana besar itu, dia menilai, pemerataan pembangunan dapat efektif. “Kalau Kaltim mau otsus, saya mendukung. Tapi perlu perhatian khusus pada daerah yang memiliki kontribusi besar,” ujarnya.Apabila anggaran tidak memadai, bisa dikurangi dukungannya. Misalnya, ketika pemekaran kawasan otsus, dapat menggunakan infrastruktur yang ada. Seperti sekolah dan lainnya sehingga tidak memakan anggaran besar.“Itu pun harus memastikan kelayakannya. Apalagi jumlah usulan otsus bisa saja bertambah,” jelas dia.Sedangkan wacana DOB di Samarinda Seberang, Hetifah menyatakan urung melihat hasil kajiannya. Jadi, belum bisa berbicara terlalu jauh. Namun, apabila pembangunan sudah mengarah pada pemerataan, sebetulnya tidak harus ada DOB.“Itu pendapat saya. Saya pikir, kalau pusat pemerintahan pindah ke sana (Samarinda Seberang), pasti pembangunannya merata. Tidak harus jadi DOB,” ungkapnya.Kendati demikian, anggota DPR RI dapil Kaltim ini menyebut, sebagian besar usulan otsus di Kaltim dinyatakan layak. Seperti halnya wacana pemekaran Kabupaten Kutai Utara. Pihaknya sudah menetapkan sebagai salah satu daerah yang diusulkan untuk DOB. “Sudah masuk daftar usulan Komisi II (DPR RI),” ungkapnya.Lagi pula, kawasan utara Kaltim itu memiliki potensi yang besar. “Kemungkinan bisa mandiri. Sementara induknya, Kutim, bisa tetap terbangun. Bukan sebuah masalah, dua-duanya bisa maju,” terangnya.“Saya sudah pernah berkunjung ke sana. Tapi, tetap perlu memperhatikan kajian akademisnya. Memang tidak semua usulan DOB layak, apalagi dari hasil kajian ada yang tidak. Harus cermat menentukan DOB,” papar Hetifah.Dia menilai, politik bersifat dinamis. Jadi, jika usulan telah masuk daftar dan dipantau, bisa saja sewaktu-waktu tidak disetujui. “Perlu evaluasi selama tiga tahun untuk persiapan. Yang jelas, kalau sudah melalui tahapan evaluasi baru bisa ditentukan,” pungkasnya.

Tidak Tersedia dalam mode landscape